SEMARANG (Nayantaka.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengantisipasi penanganan bencana tanah longsor. Pelibatan sejumlah OPD terkait ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan lokasi terjadinya bencana tanah longsor agar bisa berjalan cepat, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sesuai instruksi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, beberapa OPD dilibatkan seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Tata Ruang (Distaru), dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo di sela-sela kegiatan peresmian kartu RFID, Jumat (5/1/2024).
Dia mengatakan, jika proses penanganan bencana longsor bisa menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga), di mana dana tersebut diperuntukkan untuk keadaan darurat seperti kebencanaan. Meski demikian, pengajuan dana BTT hanya bisa melalui rekomendasi BPBD Kota Semarang.
“Pertama kali, langkah penanganan dilakukan oleh BPBD. Dari rekomendasi BPBD itu, kemudian baru bisa dilakukan pembahasan bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan melalui dana BTT (Belanja Tidak Terduga-red),” kata Yudi.
Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan apakah lokasi yang terdampak longsor termasuk kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), atau Dinas Tata Ruang (Distaru). Intervensinya tersebut, bisa di DPU, Perkim dan Distaru, tergantung asetnya masuk mana itu.
“Kalau di gang-gang kecil yang di perkampungan biasanya jatuh di kami (Disperkim-red), tapi kalau yang besar-besar masuknya di DPU. Kami yang di kampung-kampung saja,” ujarnya.
Dirinya juga sudah intens berkomunikasi dengan Ketua RW di wilayah yang rentan terjadi bencana tanah longsor. Ia memastikan jika Pemkot Semarang juga bakal memberikan perhatian dan bantuan terhadap korban bencana longsor.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan kepada dinas-dinas terkait untuk menjaga tata kelola ruang. Kemudian dirinya juga meminta agar saluran-saluran yang dibangun bisa berfungsi dengan baik.
“Kalau salurannya itu gak bener, kan air ke mana-mana. Khususnya di daerah rawan longsor atau di tebing, pada saat hujan air masuk, kemudian hujan lagi mengurai tanah akhirnya jadi longsor. Memang kalau di Semarang bagian bawah risiko banjir, sementara di daerah atas seperti Candisari kemudian Gajahmungkur itu ada potensi tanah longsor, tapi kami sudah siapkan skema penanganan,” imbuhnya. (*)
Be First to Comment