SEMARANG (Nayantaka.id) – Bawaslu telah mengubah paradigma dan pola kerja dalam rangka mengawal Pemilu 2024 mendatang. Penindakan yang menjadi paradigma utama sebelumnya bergeser lebih berfokus kepada pencegahan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin saat menjadi narasumber di kegiatan Rapat Koordinasi Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/10/2023) bertempat di Patra Semarang Hotel & Convention.
Kegiatan tersebut mengundang seluruh Bupati/Walikota, Kapolres/Kapolresta, Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Amin menjelaskan berubahnya paradigma tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan identifikasi isu strategis yang ada di Pemilu 2024, Bawaslu menilai pencegahan menjadi pendekatan yang lebih baik dalam menangani potensi masalah yang muncul selama masa tahapan Pemilu. Isu strategis yang menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu tersebut antara lain adalah netralitas pejabat dan ASN, politik uang, politik identitas, pengawasan konten media sosial, dan pengawasan logistik.
“Isu-isu strategis tersebut justru lebih banyak muncul di tahapan Kampanye yang sebentar lagi akan dimulai. Karena itu Bawaslu bergerak cepat melakukan langkah antisipasi,” terang Amin.
Amin menjelaskan langkah-langkah antisipasi ini diambil berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada Desember tahun lalu. Pada dimensi sosial dan politik, antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu Jateng melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Hal ini dinilai menjadi wajib, mengingat ada beberapa titik rawan yang tersebar di Jawa Tengah.
“Bawaslu selalu berusaha membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan para stakeholder. Kami menyadari keterbatasan sumber daya kami, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memastikan Pemilu berjalan demokratis, jurdil dan luber,” ucap Amin.
Pada kesempatan itu Amin juga menyampaikan langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Jateng melakukan pengawasan pendataan terhadap warga luar yang berdomisili di Jawa Tengah, karena migrasi ataupun urbanisasi.
“Bawaslu harus memastikan bahwa warga luar daerah tersebut tetap terpenuhi hak pilihnya,” tegas Amin.
Selain itu, lanjutnya, Bawaslu juga mempersiapkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menghadapi potensi munculnya sengketa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Persiapan itu dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan pengoperasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan pemetaan potensi sengketa akibat perubahan regulasi.
Pada dimensi kontestasi, Bawaslu Jateng telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal bahanya politik uang. Selain itu Bawaslu juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai regulasi pemilu dan pengawasan. Pada dimensi partisipasi, Bawaslu Jateng menitikberatkan sosialisasi kepada Generasi milenial atau Gen Z, hal ini disebabkan oleh Posisi Gen Z sebagai mayoritas pemilih (sekitar 60% dari total pemilih) di pemilu 2024.
“Kami berupaya untuk menggandeng Gen Z dalam melakukan pengawasan. Kegiatan Sekolah Pengawas Pemilu, Sosialisasi Pemantau Pemilu untuk Generasi Muda, pelatihan prebunking dan debunking menjadi andalan dalam menarik minat mereka menjadi pengawas pemilu,” terang Amin. (*)
Be First to Comment