JAKARTA (Nayantaka.id) – Pengurusan paspor haji dan umroh kini semakin mudah. Pasalnya, calon peserta umroh tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Syarat penggunaan rekomendasi dari Kementrian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor umrah telah dicabut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jamaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 tanggal 22 Februari 2023.
“Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. Imigrasi selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jamaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Tanah Air,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Silmy menjelaskan dicabutnya syarat rekomendasi Kemenag bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan. Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan.
“Dari hasil evaluasi, rekomendasi Kemenag tidak menjamin bahwa paspor tidak akan disalahgunakan pada saat di luar negeri. Oleh karena itu, setelah kebijakan ini diterapkan, saya minta perusahaan/asosiasi penyelenggara umrah dan haji untuk memastikan jamaahnya kembali ke Tanah Air,” paparnya.
“Jika terbukti ada penyelenggara haji dan umrah yang melanggar ketentuan maka kami akan evaluasi lagi kebijakannya,” tambahnya.
Pemastian kepulangan jamaah umrah juga mendukung kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.Saat ini moratorium penempatan PMI di Arab Saudi masih berlaku, dengan menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
Terkait dengan kebijakan baru ini, Jubir Kemenag Anna Hasbie menjelaskan awalnya ketentuan itu memang diterbitkan Ditjen Imigrasi. “Pihak Imigrasi memang yang mempersyaratkan itu. Jadi kalau itu dicabut kembali, sudah sesuai kewenangannya. Semoga bisa memudahkan jamaah,” katanya.
Dia menjelaskan sebelumnya Ditjen Imirasi mensyarakatkan calon peserta umroh harus mengantongi rekomendasi Kemenag saat mengurus paspor mereka.
“Sejak dulu tidak ada upaya Kemenag untuk mempersulit penerbitan visa umrah,” tandasnya.
Menurut Anna, ketentuan itu diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagai pihak yang berwenang menerbitkan paspor pada tahun 2017. “Karena sudah dicabut, nantinya jamaah sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag,” pungkasnya. (*)
Be First to Comment