SEMARANG (Nayantaka.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk memerangi dan menekan angka stunting anak. Untuk menekan stunting di wilayahnya, Pemprov membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono mengapreasi gerak cepat yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menekan angka stunting yang saat ini berdasarkan statistik mencapai 20 persen.
“Pencanangan target penurunan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2023, saya kira cukup wajar. Apalagi dengan gerakan bersama untuk memantau ibu hamil hingga pelosok-pelosok hingga dapat memonitor dan mencegah terjadi kasus stunting,” kata Ferry di Semarang, Kamis (19/5).
Sekadar informasi, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.
Politikus asal Partai Golkar Jateng ini mengaku prihatin dengan masih tinggi angka stunting. Dari data 20 persen penyandang kasus stunting ini menunjukkan masih banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan gizi, sehingga janin yang dikandungnya mengalami gagal tumbuh kembang.
Dibandingkan provinsi lainya, diakui Ferry angka stunting di Jateng terhitung paling rendah. Secara nasional, angka stunting rata-rata mencapai 24,4 persen.
Kendati demikian, angka stunting Jateng sebesar 20 persen itu harus ditekan lebih rendah lain. Ferry berharap jumlah anak penyandang kekerdilan bisa terun diturunkan dari tahun ke tahun, sehingga tidak ada anak Jateng yang terganggu pertumbuhan fisik da kesehatannya gegara ibunya saat hamil kurang mengonsumsi gizi.
Ferry mengakui penurunan angka stunting menjadi problem semua elemen masyarakat Jateng. Untuk itu, percepatan penururan angka stunting ini perlu kepedulian, kerja sama dan partisipasi masyarakat.
Legislator asal Dapil 10 (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen) ini juga menyambung gerakan yang digaungkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam mencegah dan mengantisipasi munculnya kasus stunting di tengah-tengah masyarakat Jateng.
“Saya dukung program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng). Kalau masyarakat peduli dengan lingkungan sekitar, saya yakin jumlah anak kerdil akan semakin sedikit. Kepedulian dan perhatian elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kabupaten/kota, terhadap warganya yang hamil, dapat mencegah stunting. Saya minta masyarakat agar cepat melaporkan instansi terkait jika melihat ibu hamil, tapi kondisi kesehatan terganggu karena kurang asupan gizi,” pintanya.
Dengan terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga di pelosok desa, Ferry meminta petugas pelayan di Puskesmas-puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), agar lebih intens untuk memberikan pelayanan, khususnya para ibu hamil.
“Posyandu yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan di tingkat paling bawah, perlu terus meningkatkan peranannya. Pantau terus kondisi ibu hamil, jika ada hal-hal yang mencurigakan soal kesehatanya, beri vitamin yang cukup. Jika kondisi ekonomi ibu hamil kekurangan, segera laporkan kepada aparat pemerintah desa setempat,” pintanya.
Soal cara mendeteksi anak-anak, baik yang baru lahir maupun anak dalam pertumbuhan yang mengalami kekurangan gizi, Ferry mengatakan kondisi ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial baik di perkotaan maupun pedesaan, sampai pada pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.
‘’Prinsipnya adalah ada pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak, yakni pemenuhan kebutuhan gizi dan protein. Persoalan ini bukan menjadi persoalan dan tanggung jawab keluarga itu sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar dan pemerintah,” papar Fery.
Ferry optimistis upaya menekan angka stunting dapat dicapai, engingat akses pemenuhan kebutuhan hidup pokok dan akses layanan kesehatan relatif mudah dijangkau.
Mengenai regulasi untuk menekan angka stunting menurut Ferry, sudah cukup banyak dan cukup jelas, baik regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian utuha Dasar Anak Kesehatan, maupun regulasi pemerintah provinsi.
‘’Namun yang penting adalah action di lapangan, bgaimana caranya agar semua pihak terkait bisa berpadu dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak. Yang penting, regulasi itu dilaksanakan dengan tepat, sehingga bisa mencapai sasaran, baik bagi anak-anak di perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa. Bagaimana agar anak-anak itu berkecukupan gizi dan bisa mendapatkan akses layanan keehatan yang baik,’’ kata Ferry, wakil rakyat Jawa Tengah dari Partai Golkar.
Khusus anak-anak telanjur menderita gagal tumbuh, Ferry mengimbau instasi yang berwenang di bidang kesehatan agar bisa memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan.
‘’Jangan sampai ada unit layanan kesehatan, baik iPuskesmas, klinik, rumah sakit pemerintah maupun swasta yangmempersulit jika ada pasien anak pendetita stunting,’’ kata Ferry. (adv/anf)
Be First to Comment