Press "Enter" to skip to content
Ferry Wawan Cahyono memaparkan materi ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengawal Pembangunan Desa Tugas Kita Bersama’ di Rumah Kopi Jalan Pemuda Kabupaten Banjarnegara, Jumat (27/5/2022).

Anggaran Difokuskan Pembangunan Desa, Ferry Ajak Masyarakat Kawal Bersama

BANJARNEGARA (Nayantaka.id) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini terus berupaya meratakan pembangunan di seluruh daerah, tak terkecuali pembangunan desa. Bahkan, dalam kebijakan penggunaan anggaran, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan desa.

Menurut Ferry, difokuskannya pembangunan pada desa-desa ini dimaksudkan agar desa bisa memacu kemandirian dalam pembangunan di wilayahnya.

“Pembangunan desa tidak semata-mata pembangunan fisik saja, namun pemberdayaan masyarakat juga diperhatikan,” kata Ferry pada acara ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Mengawal Pembangunan Desa Tugas Kita Bersama,’ di Rumah Kopi Jalan Pemuda Kabupaten Banjarnegara, Jumat (27/5/2022).

Dalam pembangunan desa, Politikus asal Partai Golkar Jateng itu meminta pemerintah daerah agar melibatkan semua komponen masyarakat, sehingga semua elemen bisa berkontribusi dalam musrenbangdes.

Dengan keterlibatan semua pihak, lanjut Ferry, pembangunan di desa dapat merata, karena masyarakat ikut mengawal pembangunan yang dilakukan di desanya.

“Pengawalan pembangunan desa itu sebagai wujud masyarakat dalam mencintai desanya dengan segala potensi yang dimiliki,” ujar Ferry di hadapan peserta sosialisasi dari sejumlah elemen masyarakat, perajin, dan beberapa warga desa.

Pernyataan senada juga dilontarkan analis Institusi Masyarakat Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara Suryati.

Menurut Suryati, pada tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sekitar Rp 72 triliun untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, pembangunan desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat.

Dengan pelibatan masyarakat itu, kata Suryati, pemerintahan desa bisa mengkaji semua kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan warganya.

“Saya minta setiap daerah harus mengkaji kebutuhan desa-desa. Di Banjarnegara sendiri ada 266 desa. Saya ingin pembangunan desa-desa di Banjarnegara bisa merata,” tandasnya. (adv)

Mari berbagi...

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *