JAKARTA (Nayantaka.id) – Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat gerah. Untuk itu, partai berlambang Mercy itu secara tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberi sanksi tegas kepada menterinya yanfg mengembuskan isu yang menciderai konstitusi tersebut.
“Menteri yang turut terlibat dalam isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus diberikan saksi tegas. Presiden harus melakukan hal tersebut demi menghormati konstitusi negara,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (14/4).
Kamhar mengatakan public ini sedang menanti sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode.
Dia menilai para pembantu presiden itu terlihat jelas dan terang-terangan telah melontarkan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu di publik.
“Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak,” tegasnya.
Kamhar menilai para menteri yang mendukung penundaan pemilu telah menipu rakyat. Atas dasar itu, dia menegaskan tidak ada alasan menteri tersebut tetap bertahan di cabinet pimpinan Jokowi.
“Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik,” ujarnya.
Selain itu, Kamhar memeinta Presiden Jokowi agar tidak membiarkan begitu saja menteri yang sudah meramaikan penundaan pemilu. Pembiaran itu malah melecehkan kritisisme dan kewarasan publik.
“Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi,” tandas Kamhar. (*)
Be First to Comment