Press "Enter" to skip to content
Sejumlah warga mengantre untuk mendapat minyak goreng pada salah satu kegiatan operasi pasar

Minyak Goreng Kian Langka, Anggota Komis B DPRD Jateng Minta Pemerintah Perbaiki Jalur Distribusi

SEMARANG (Nayantaka.id) – Anggota Komisi B DPRD Jateng, David Ishaq Aryadi meminta pemerintah diminta agar memperbaiki jalur distribusi minyak goreng hingga tingkat konsumen. Hal itu diperlukan untuk menjaga stok dan pasokan serta harga di tingkat konsumen.

“Pemerintah perlu berkaca pada persoalan kelangkaan minyak goreng saat ini. Pendistribusian yang bermasalah membuat stabilitas harga di tingkat konsumen tidak terkontrol,” kata David, di Semarang, Jumat (25/2).

Seperti diketahui, kelangkaan minyak goreng di masyarakat masih terjadi hingga saat ini. Jika pun ada, harga yang dijual di pasaran lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Menurut David, stok minyak goreng sebenar sudah menyukupi, mengingat produksi minyak goreng tidak ada permasalahan. “Produksi tidak ada masalah, yang bermasalah adalah pendistribusiannya!,” katanya.

Sesuai ketentuan, jalur distribusi dari produsen ke distributor. Kemudian sub distributor, agen, supplier, hingga konsumen.

“Jika produksi tidak terjadi persoalan, logikanya konsumen juga tidak kekurangan. Tapi kenyataannya saat ini tidak, tidak ada barang di lapangan. Harus dicek, di mana persoalannya dan adakah yang bermain untuk mendapatkan keuntungan,?” katanya.

David mengungkapkan per 24 Desember 2021, harga minyak goreng di pasar senilai Rp 18.400 per liter, bahkan pernah mencapai harga Rp 20.000 perliter.

Atas lonjakan tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan upaya mengendalikan lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Salah satunya dengan menerapkan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter dan mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang diberlakukan pada 1 Februari 2022.

“Jika distribusi itu tak efektif, harus ada yang dipotong. Biar segera sampai ke konsumen dan konsumen yang merupakan masyarakat umum tak dirugikan,” ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng ini.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mau tidak mau mesti lakukan operasi pasar. Dengan harapan, menekan pihak-pihak yang nakal dengan menimbun stok minyak goreng. (*)

Mari berbagi...

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[widget id="custom_html-2"]